PATI, Portalljateng.id | Masyarakat Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati membentangkan spanduk penolakan pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sebidang tanah berukuran 20×20 meter. Mereka menolak sembari menguruk beberapa titik tanah yang telah dikeruk oleh pihak pembangunan KDMP.
”Kami menolak pembangunan KDMP di sini karena lapangan ini bermanfaat untuk anak sekolah dan masyarakat, 17 Agustusan, sedekah bumi. Kami menolak pembangunan KDMP di sini,” ungkap warga pendemo, Sulistiono, Jumat, 27 Maret 2026.
Lapangan ini menjadi lahan Hak Guna Pakai (HGP) milik Perhutani, yang sebelumnya dimanfaatkan masyarakat setempat untuk kegiatan olahraga, acara keagamaan, acara kebudayaan, dan pertemuan-pertemuan sosial. Pengerukan tersebut telah dilakukan pada masa Ramadan.
Sebelumnya masyarakat mengaku telah diajak diskusi dengan tokoh masyarakat terkait pemilihan sebidang lahan itu untuk pembangunan gedung. Namun, masyarakat bersikeras menolak.
”Udah diajak diskusi 10 hari yang lalu, tapi belum ada titik temu, ada perwakilan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, RT dan RW. Mayoritas warga tidak setuju semua,” ungkapnya.
Masyarakat tampak berkumpul di lapangan tersebut menyuarakan aspirasi. Sebanyak 150 massa pun datang berhadapan dengan aparat yang mengamankan lahan.
Sementara, Kepala Desa (Kades) Sukobubuk, Saman buka suara adanya penolakan tersebut. Pihak pemerintah desa (pemdes) sudah menampung aspirasi masyarakat karena pihak pengadaan KDMP dan yang menentukan titik tersebut pemerintah pusat.
”Ada sebidang tanah kepemilikan Perhutani, kami sudah sesuai bertindak sesuai dengan kapasitas kades dan juga arahan Dinkop. Kami sudah bersurat terus dipertemukan, sudah kita jembatani, tetapi belum ada kesepakatan,” katanya di hadapan awak media.
Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menemukan titik temu untuk menemukan lahan yang cocok. Sayangnya, di Desa Sukobubuk tidak ada tanah yang kosong untuk pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
”Saya bekerja sudah menghendaki, kami berjuang untuk rakyat, yang jelas untuk menjembatani antara Agrinas terkait pengadaan, dan udah koordinasi dengan Perhutani. Kalau masyarakat tidak menghendaki, PR kita bersama, desa tak mempunyai tanah,” pungkasnya. (red/Sgh)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE