PATI, PORTALLJATENG.ID – Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat memuaskan. Keberhasilan ini didorong oleh strategi penggalian potensi pajak yang lebih fokus dan mendalam pada sektor-sektor daerah yang memiliki nilai strategis.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu fokus utama.
Pada pertengahan tahun 2025, BPKAD telah melakukan berbagai terobosan, termasuk dialog dan diskusi dengan pemangku kepentingan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
Salah satu pencapaian yang menonjol adalah terlaksananya proses pengembalian kelebihan bayar PBB-P2 dengan total nilai mencapai Rp 16 Miliar pada triwulan ketiga 2025.
Langkah ini diapresiasi sebagai tindakan konkret BPKAD Pati dalam menjamin hak masyarakat dan menunjukkan transparansi serta akuntabilitas dalam penatausahaan pendapatan daerah.
Anggaran Infrastruktur dan Penguatan Tata Kelola Aset, tahun 2025 juga ditandai dengan perubahan fokus alokasi anggaran daerah.
BPKAD Pati berperan aktif dalam mengawal peningkatan signifikan pada Belanja Modal dalam Rancangan Perubahan APBD 2025, yang diproyeksikan melonjak drastis, terutama untuk percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur daerah.
Komitmen ini menunjukkan peran BPKAD dalam mendukung visi pembangunan daerah, dengan memprioritaskan perbaikan jalan sebagai salah satu kebutuhan mendesak masyarakat.
Selain itu, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) terus ditingkatkan. BPKAD fokus pada:
Tertib Administrasi Aset: Penyelesaian pencatatan dan penertiban BMD untuk memastikan semua aset tercatat dan termanfaatkan dengan optimal.
Pemeliharaan Aset: Anggaran dan pelaksanaan pemeliharaan aset daerah dijaga akuntabilitasnya agar BMD penunjang urusan pemerintahan tetap berfungsi prima.
Dengan berbagai pencapaian ini, BPKAD Kabupaten Pati menegaskan posisinya sebagai ujung tombak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE