PATI, Portalljateng.id | Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sebuah event publik. Di tengah berbagai tantangan infrastruktur dan kebutuhan prioritas warga yang masih menanti uluran tangan pemerintah.
Sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, penggunaan uang rakyat tentu harus dikaji secara mendalam. Apakah anggaran besar yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak ekonomi yang signifikan, atau justru berisiko menjadi keuntungan pribadi?
Penyelenggaraan event di ruang publik sering kali dibingkai sebagai sarana promosi daerah, wadah kreativitas pemuda, hingga penggerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Argumen ini sepintas terdengar ideal. Namun, menilik realitas di lapangan, efektivitas dari kegiatan tersebut kerap dipertanyakan:
Manfaat Ekonomi Jangka Pendek: Peningkatan omzet pelaku usaha kecil di sekitar lokasi acara sering kali hanya bersifat temporer dan tidak merata.
Biaya Produksi yang Fantastis: Besarnya dana APBD yang terserap untuk pengadaan panggung, tata cahaya, pengisi acara, dan atribut seremonial sering kali tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan.
Kebutuhan Dasar yang Belum Tuntas: Di saat yang sama, sejumlah ruas jalan kabupaten, fasilitas pendidikan, atau sektor pelayanan dasar masih membutuhkan suntikan dana perbaikan yang mendesak.
Transparansi anggaran bukanlah sebuah opsi, melainkan kewajiban moral dan konstitusional bagi penyelenggara pemerintahan. Publik berhak tahu secara rinci mengenai:
Rincian Alokasi Dana: Rincian pos anggaran belanja yang transparan tanpa ada yang ditutupi.
Kajian Dampak (Cost-Benefit Analysis): Sejauh mana investasi dari APBD ini menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat secara berkelanjutan atau cuma terdengar kemeriahanya.
Keterlibatan Pengawas Independen: Peran aktif DPRD, media, dan masyarakat sipil dalam mengawal setiap rupiah uang rakyat agar tepat sasaran.
Event daerah memang penting untuk merawat semangat kebersamaan dan identitas kultural. Kendati demikian, pemerintah daerah perlu lebih bijak dalam merumuskan skala prioritas. Penggunaan APBD harus berlandaskan asas kebutuhan riil masyarakat (needs versus wants), bukan sekadar pencitraan atau agenda seremonial tahunan maupun komersil sepihak
Sudah saatnya alokasi anggaran publik diarahkan secara proporsional, menyeimbangkan antara ruang ekspresi kultural dan penyelesaian masalah-masalah mendasar yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Transparansi dan keberpihakan kepada rakyat kecil harus tetap menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan fiskal daerah. (red)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE