PATI, Portalljateng.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terus berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di wilayahnya. Melalui forum diskusi yang diinisiasi oleh Komisi C DPRD Kabupaten Pati, terungkap bahwa pemerintah daerah tengah menjajaki kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk mengatasi persoalan sampah yang kian kompleks.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati, Tulus Budiharjo, mengakui adanya tantangan besar dalam menjaga kebersihan kota lantaran terbatasnya jumlah tenaga kebersihan. Saat ini, Kabupaten Pati hanya memiliki sekitar 170 petugas kebersihan yang tersebar di berbagai titik seperti Tayu dan Juwana.
“Idealnya, untuk cakupan wilayah yang luas dan intensitas pembersihan pagi serta sore hari, dibutuhkan setidaknya 300 personel. Guna menyiasati kekurangan ini, pemerintah memaksimalkan tenaga yang ada melalui sistem sif atau giliran, terutama pada hari Minggu dan hari libur,” ujar Tulus, (29/4/2026)
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Pati melirik program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sesuai dengan Perpres nomor 09 tahun 2025. Program ini memungkinkan PLN untuk membeli daya listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah dengan harga sekitar 20 sen per kWh.
Potensi sampah di Kabupaten Pati mencapai 600 ton per hari, namun saat ini baru sekitar 200 ton yang dapat dikelola secara maksimal. Mengingat kebutuhan input sampah untuk PLTSa mencapai 1.000 ton per hari, Pemkab Pati berencana menggandeng daerah tetangga seperti Kudus, Rembang, Blora, Grobogan, hingga Jepara.
Sebanyak 24 investor asal China dikabarkan telah lolos seleksi dan tertarik untuk mendanai proyek ini. Nota Kesepahaman (MOU) antara kepala daerah di eks-Karesidenan Pati direncanakan akan berlangsung pada pertengahan Mei 2026.
“Pemerintah berharap proyek PLTSa ini tidak hanya menjadi solusi bagi tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi melalui pasokan energi listrik. Meski realisasi fisik kemungkinan baru akan terlihat pada tahun 2027, langkah awal melalui koordinasi antar kementerian dan investor terus dimatangkan,” pungkasnya.(red)
