Audiensi JMPPK: Plt Bupati Pati Sikapi Masalah Kendeng
0:00
--:--
Audiensi JMPPK: Plt Bupati Pati Sikapi Masalah Kendeng
Eksplorasi INFODAGANG.COM
PortallJateng.id / Daerah

Audiensi JMPPK: Plt Bupati Pati Sikapi Masalah Kendeng

X
Foto: Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, menerima audiensi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di Ruang Kembang Joyo Setda Pati.(Portalljateng/Hms)

PATI, Portalljateng.id | Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, menerima audiensi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di Ruang Kembang Joyo Setda Pati, Selasa (14/4/2026). Audiensi ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pelestarian lingkungan dan tata kelola tambang di wilayah Kendeng, sekaligus merespons laporan adanya aktivitas tambang ilegal yang meresahkan warga.

‎Dalam pertemuan tersebut, Plt Bupati didampingi Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, serta para pimpinan perangkat daerah terkait, antara lain DPMPTSP, DPUTR, Inspektorat, BPKAD, DLH, dan perwakilan ESDM Provinsi Jawa Tengah.

‎“Tadi kami beraudiensi dan berdiskusi dengan teman-teman dari Sukolilo. Mereka menyampaikan beberapa titik tambang ilegal dan sudah langsung kita sikapi. Ke depan, kita akan bersinergi terkait hal ini,” tegas Plt Bupati.

‎‎Pemerintah Kabupaten Pati juga menekankan bahwa penanganan tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pemulihan lingkungan melalui langkah rehabilitasi lahan.

‎‎Upaya ini dilakukan dengan menggandeng investor yang berkomitmen mendukung penyediaan bibit tanaman keras di wilayah Sukolilo dan Tambakromo.

‎‎“Rehabilitasi harus berjalan seiring dengan penertiban. Kita ingin fungsi ekologis kawasan Kendeng bisa pulih dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” imbuhnya.

‎Sementara itu, Koordinator JMPPK, Gunretno, menyampaikan bahwa pemahaman menyeluruh terhadap kondisi Pegunungan Kendeng menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

‎Ia menilai langkah dialog ini penting sebagai ruang penyampaian aspirasi masyarakat.

‎‎“Pemimpin daerah harus memahami persoalan Kendeng secara utuh, agar kebijakan yang diambil tidak berdampak buruk bagi kelestarian alam,” ujar Gunretno.

‎Ke depan, koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi provinsi, khususnya ESDM, diharapkan semakin intensif guna memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan serta mencegah kerusakan ekosistem Pegunungan Kendeng.(red/hms)

Next Article

Menilik Prosedur Eksekusi Putusan Kasasi Anifah binti Pirna

›
☕ Traktir Jurnalis Kopi
Suka dengan tulisan jurnalis ini? Berikan apresiasi Anda agar kami terus semangat menyajikan berita berkualitas.
Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar.
×
☕

Dukung Jurnalisme Kami

Pilih nominal dukungan Anda untuk menyemangati tim redaksi kami.

Rp 10k
Rp 25k
Rp 50k
Secure Payment by DOKU

Halo Pembaca!

Iklan membantu kami membiayai jurnalisme berkualitas. Mohon pertimbangkan untuk menonaktifkan Ad-Blocker kamu di situs ini ya. Terima kasih! 🙏

Lanjut Membaca? Kembali ke posisi terakhir Anda.