PAD MBLB Pati Cuma Rp175 Juta, Diduga Ada Kebocoran Pajak

PATI, PORTALLJATENG.id | Angka Rp175 juta per tahun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Pati memicu tanda tanya besar.
‎
‎Di tengah masifnya aktivitas eksploitasi Galian C dan industri penggilingan batu yang merusak lanskap alam Bumi Mina Tani, setoran pajak tersebut dinilai tidak logis dan mengindikasikan adanya kebocoran sistemik.
‎
‎Lubang Hitam Pendapatan Daerah
‎
‎Pajak MBLB, yang mencakup komoditas bernilai tinggi seperti pasir kuarsa, kaolin, tanah liat, hingga batu kapur (marmer), seharusnya menjadi tulang punggung PAD.
‎
‎Dengan tarif maksimal 25% dari nilai jual hasil tambang, angka Rp175 juta mencerminkan volume transaksi yang sangat kecil—berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
‎
‎Hasil penelusuran menunjukkan bahwa truk-truk pengangkut material tambang hilir mudik setiap hari.
‎
‎Jika realisasi hanya menyentuh angka seratusan juta, muncul kecurigaan kuat: Apakah data produksi dimanipulasi, ataukah mayoritas tambang beroperasi tanpa izin (ilegal)?
‎
‎Jejak Oknum DPRD dan Pelanggaran Tata Ruang
‎
‎Ketimpangan ini semakin aromanya tercium tajam saat menilik kepemilikan bisnis tambang.
‎
‎Beberapa titik Galian C dan industri penggilingan batu diduga kuat dikendalikan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Pati.
‎
‎Salah satu titik yang menjadi sorotan tajam berada di Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu milik oknum DPRD SM.
‎
‎Aktivitas tambang di wilayah ini disinyalir tidak hanya mencurangi pajak, tetapi juga menabrak aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
‎
‎Lahan yang seharusnya berfungsi sebagai lahan pangan berkelanjutan kini berubah menjadi kawah-kawah tambang yang menguntungkan segelintir elite.
‎
‎Mengapa Pajak MBLB Mampet?
‎
‎Ada tiga faktor krusial yang perlu dibongkar oleh aparat penegak hukum dan auditor daerah:
‎
‎Lemahnya Pengawasan: Satpol PP dan dinas terkait seolah “tutup mata” terhadap volume riil pengambilan material.
‎
‎Konflik Kepentingan: Adanya keterlibatan oknum pejabat publik dalam bisnis tambang membuat penegakan aturan menjadi tumpul.
‎
‎Praktik Ilegal: Banyaknya titik tambang yang tidak terdaftar sehingga transaksi mereka tidak tersentuh objek pajak.
‎
‎Jika kebocoran ini terus dibiarkan, Kabupaten Pati tidak hanya kehilangan potensi pendapatan miliaran rupiah, tetapi juga menghadapi ancaman kerusakan lingkungan permanen akibat eksploitasi yang tidak terkendali. (Hil)