Misteri Alokasi Rp9,6 M: Insentif Dinkes Pati Buat Apa?

PATI, PORTALLJATENG.id | Di tengah keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan, muncul tabir mengenai pengelolaan dana jumbo di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati.
‎
‎Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2024, Dinkes diketahui memperoleh jatah insentif pajak dari hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
‎
‎Angka Fantastis di Tengah Kesenjangan Data pendapatan daerah Kabupaten Pati tahun 2025 mencatat perolehan Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai Rp238 miliar.
‎
‎Merujuk pada regulasi tersebut, terdapat alokasi insentif sebesar 5%, atau setara dengan Rp9,6 miliar.
‎
‎Jika dikalkulasi secara ekstrem, dana Rp9,6 miliar ini sebenarnya mampu memberikan subsidi sebesar Rp7,5 juta per bulan bagi 105.270 warga miskin di Pati (data BPS Pati 2025).
‎
‎Jika dibagi seluruh penduduk Kabupaten Pati yang berjumlah 1.381.910 jiwa, artinya setiap orang mendapatkan Rp578 ribu per bulan.
‎
‎Namun, fakta di lapangan menunjukkan potret berbeda: pelayanan di tingkat akar rumput masih sering dikeluhkan tidak maksimal.
‎
‎Klarifikasi Kepala Dinas: “Saya Tidak Menerima”
‎
‎Saat dikonfirmasi melalui surat resmi, Kepala Dinas Kesehatan Pati,Lucky Pratugas Narimo, memberikan bantahan tegas mengenai keterlibatan pribadinya dalam aliran dana tersebut.
‎
‎”Kepala Dinas Kesehatan tidak menerima insentif pajak,” tegas Lucky.
‎
‎Ia menjelaskan bahwa pengelolaan pendapatan dari retribusi tersebut sepenuhnya didelegasikan ke unit pelaksana teknis.
‎
‎“Pendapatan yang dihasilkan dari retribusi pelayanan kesehatan dikelola langsung oleh Puskesmas dan Labkesda,” tambahnya.
‎
‎Pertanyaan Besar: Efektivitas Alokasi
‎
‎Meskipun Kadinkes membantah menerima secara pribadi, publik mempertanyakan bagaimana dana Rp9,6 miliar tersebut digunakan oleh Puskesmas dan Labkesda.
‎
‎Dengan suntikan dana sebesar itu, seharusnya tidak ada lagi cerita tentang antrean panjang yang tidak tertata, fasilitas yang minim, atau diskriminasi pelayanan bagi warga kurang mampu.
‎
‎Transparansi penggunaan dana insentif sebesar 5% ini menjadi kunci.
‎
‎Jika dikelola oleh Puskesmas namun kualitas layanan tidak kunjung meningkat, ke mana sebenarnya aliran dana miliaran rupiah tersebut bermuara? (Hil)