Oknum DPRD Pati Dilaporkan Polisi, Diduga Lakukan Penipuan

GROBOGAN, PORTALLJATENG.id  |  Laporan dugaan penipuan yang menyeret inisial SM, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, kini memasuki ranah hukum di Polres Grobogan.
‎
‎Kasus ini bukan sekadar sengketa jual-beli biasa, melainkan mencuatkan isu krusial mengenai integritas pejabat publik dan perlindungan konsumen dalam transaksi properti.
‎
‎Dugaan penipuan tanah anggota DPRD Pati ini dilaporkan (30/9/2025) oleh Agung Suryanto, warga Grobogan, terkait jual-beli sebidang tanah di Desa Penganten, Kecamatan Klambu.
‎
‎Agung Suryanto menuduh SM melakukan penipuan karena luasan tanah yang diterima setelah proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN) jauh lebih kecil dari yang dijanjikan.
‎
‎Transaksi yang dilakukan saat masa Pemilu tersebut, diawali dengan pembayaran lunas sebesar Rp 300 juta.
‎
‎Agung dijanjikan bantuan administrasi, namun fakta di BPN menunjukkan bahwa dari luas sertifikat 245 meter persegi, hanya 116 meter persegi yang dapat diproses atas namanya.
‎
‎Sisanya, menurut temuan, telah masuk dalam kawasan Perhutani berdasarkan aturan agraria terbaru 2024.
‎
‎Korban mengaku telah dirugikan secara material dan immaterial, dan rencana pembangunan kiosnya pun terbengkalai.
‎
‎Upaya mediasi dengan oknum anggota DPRD Pati berinisial SM selalu kandas, di mana SM kerap beralasan “sedang rapat.” Agung tegas menyatakan siap membawa perkara ini ke pengadilan jika mediasi gagal.
‎
‎Di sisi lain, SM membantah keras tudingan penipuan. Ia mengakui adanya transaksi, namun bersikukuh bahwa jual-beli dilakukan secara resmi dan disaksikan perangkat desa.
‎
‎Menurutnya, masalah muncul karena adanya aturan agraria baru 2024 yang menyebabkan sebagian lahan kini masuk kawasan Perhutani sebuah kondisi yang diklaim di luar kendalinya.
‎
‎SM menekankan bahwa saat tanah itu masih di tangannya, luasan sertifikat masih utuh.
‎
‎SM juga menyayangkan proses balik nama yang diurus pembeli melalui notaris lain, sehingga ia tidak mengetahui detailnya.
‎
‎Anggota DPRD Pati ini bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum balik atas dasar pencemaran nama baik jika Agung tidak mencabut laporan dan meminta maaf.
‎
‎Kasus SM anggota DPRD Pati dilaporkan penipuan ini menciptakan dilema hukum dan etika. Sebagai figur publik, SM dituntut untuk menjunjung tinggi integritas.
‎
‎Klaim SM tentang “aturan agraria baru” yang tiba-tiba mengurangi luasan tanah setelah transaksi memerlukan pembuktian yang kuat, sementara Agung berhak mendapatkan kepastian dan perlindungan atas investasinya.
‎
‎Publik menunggu transparansi dan keadilan dari Polres Grobogan dalam mengungkap kebenaran di balik sengketa jual-beli tanah ini. (Tim)